JAKARTA, GLOBALPLANET - Industri Kelapa Sawit merupakan komoditas minyak nabati yang sudah memiliki sertifikat berkelanjutan dari hulu hingga hilir.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian RI, Musdhalifah Machmud mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) sebagai bagian tanggung jawab nasional, bukan hanya tanggung jawab satu institusi/lembaga, untuk menjaga sawit Indonesia.
“Dengan terbitnya ISPO menjadi bukti Indonesia menjalankan sustainability dengan menunjukkan komitmennya melalui ISPO sebagai standar sustainability,” ungkap Musdhalifah, dilansir dari laman Majalah Sawit Indonesia pada Senin (4/4/2022).
Lebih lanjut dikatakan Musdhalifah, perkebunan sawit di Indonesia telah mengikuti kaidah keberlanjutan sehingga sertifikasi ISPO dapat menekan ancaman deforestasi. Terbitnya Inpres Rancangan Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) menunjukkan pemerintah sepakat untuk menyiapkan berbagai upaya memenuhi komitmen sawit berkelanjutan sebagai bukti pemerintah tidak mengabaikan yang sudah disepakati bersama.
“Pemerintah dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas sawit yang memiliki keunggulan dan berupaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Selain itu, pemerintah terus berupaya menstabilkan produktivitas sawit,” kata Musdhalifah.
Musdhalifah menyebutkan, pemerintah juga mendorong adanya inovasi dalam implementasi praktik sawit berkelanjutan. Pola intensifikasi menjadi tumpuan untuk meningkatkan produktivitas, dibandingkan melakukan perluasan lahan (ekstensifikasi).
“Kegiatan intensifikasi telah berjalan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan menggunakan benih sawit unggul. Selain itu, kegiatan peremajaan sawit ini juga menerapkan Good Agriculture Practices di perkebunan sawit terutama oleh petani,” ujar Musdhalifah.
