PALEMBANG, GLOBALPLANET - Rencana pencabutan kebijakan domestic market obligation (DMO) minyak sawit akan berdampak signifikan terhadap percepatan ekspor.
“Bagus ini bisa memudahkan para eksportir untuk mengatur kontrak dengan kapal,” kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono dikutip dari Republika, Jumat (22/7/2022).
Eddy menuturkan, ketersediaan kapal kargo pengangkut CPO dari Indonesia masih sulit diperoleh. Selain itu, biaya pengangkutan cenderung mahal.
Sulitnya rantai distribusi mulai terjadi sejak pemerintah menyetop ekspor CPO secara total pada bulan Mei lalu. Alhasil, banyak negara mitra dagang yang mengalihkan impor CPO ke negara produsen selain Indonesia.
Menurutnya, kelonggaran kebijakan ekspor dengan menghilangkan kewajiban DMO, akan lebih memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam mengatur kontrak dengan negara-negara importir CPO.
Ketua Bidang Komunikasi Gapki, Tofan Mahdi, menambahkan, melalui pencabutan DMO, pihaknya berharap iklim usaha sektor kelapa sawit kembali berjalan normal.
Saat ini, tangki-tangki penampung CPO dalam kondisi penuh hingga 7 juta ton dari kapasitas normal 3 juta ton. Hal itu berimbas pada terhambatnya penyerapan tandan buah segar (TBS) petani sawit yang berakibat pada anjloknya harga TBS.
Menurut data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), rata-rata harga TBS per 20 Juli 2022 sebesar Rp 1.495 per kg. Meski telah mengalami tren perbaikan sejak jatuh hingga sempat menyentuh di bawah Rp 1.000 per kg, harga TBS sebelumnya sempat bertengger di level Rp 3.000 per kg seiring dengan naiknya harga CPO dunia.
