JAKARTA, GLOBALPLANET - Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk mendorong implementasi Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
Diketahui, sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia, CPO memiliki peran strategis dalam mendorong perdagangan dan ekonomi Indonesia.
“CPO merupakan komoditas yang sangat strategis dalam mendorong perdagangan dan ekonomi Indonesia. Untuk itu, para pelaku usaha CPO harus dapat berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusinya dalam implementasi transaksi CPO di Bursa Berjangka Indonesia. Ini adalah momentum yang baik untuk penguatan CPO kita,” ujarnya, dalam Forum Literasi Bursa CPO Indonesia di Yama Resort Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (12/12/2023).
Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO pada Oktober 2023 mencapai USD 1,89 miliar. Angka tersebut meningkat 2,59 persen dibandingkan pada September 2023 yang hanya sebesar USD 1,84 miliar.
Di samping itu, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi CPO pada September 2023 tercatat sebesar 4,14 juta ton atau naik 7,5 persen dibandingkan Agustus 2023 sebesar 3,85 juta ton.
Wamendag Jerry mengungkapkan, nilai ekonomi dan perdagangan CPO perlu terus ditingkatkan. Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai terobosan dan transformasi dalam perbaikan tata kelola perdagangan CPO.
Kementerian Perdagangan melalui Bappebti telah melakukan pembentukan Bursa CPO Indonesia yang diresmikan Menteri Perdagangan pada 13 Oktober 2023.
Pembentukan Bursa CPO Indonesia tersebut merupakan wujud konkrit dari Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Kebijakan tersebut mengatur perdagangan CPO di pasar fisik untuk transaksi lokal dan bersifat sukarela.
“Tujuan pendirian Bursa CPO Indonesia adalah untuk membentuk harga acuan CPO yang transparan, adil, akuntabel serta real time dengan melibatkan banyak penjual dan pembeli. Harga CPO diharapkan dapat terbentuk dan menjadi acuan pelaku pasar CPO ke depan melalui transaksi CPO di Bursa Berjangka Indonesia. Selain itu, perdagangan CPO di Bursa Berjangka Indonesia juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi industri atau pabrik kelapa sawit untuk bertransaksi dengan harga yang kompetitif,” ungkapnya dalam siaran pers dikutip Kamis (14/12/2023).
Wamendag Jerry menyatakan, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti juga telah menunjuk dan memberikan persetujuan kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) sebagai Bursa CPO Indonesia yang memfasilitasi perdagangan CPO.
Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Madya Danny Agus Setianto menjelaskan, harga acuan CPO ke depan diharapkan dapat mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Selain itu, perbaikan penetapan harga biodiesel yang lebih akurat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang lebih jelas, serta optimalisasi penerimaan negara dari sisi perpajakan.
