"Perusahaan kita tidak anti kritik, silahkan sampaikan aspirasi sesuai undang-undang, tetapikan nanti kebijakan tertinggi ada di pimpinan kami. Yang akan mengizinkan kami untuk melakukan operasi dan berdiri juga berdasarkan undang-undang, kalaupun kami melanggar kosekuensinya tetap kami terima," jelas manta anggota DPRD PALI ini.
Selain itu, saat ditanyakan soal terlalu dekatnya stockpile dengan sekolah dasar, dirinya menjelaskan bahwa hal itu bukan wewenangnya untuk menjawab.
"Sejauh ini kita belum bisa menyampaikan itu, karena yang menyatakan secara teknis itu adalah dinas terkait, itu pemerintah. Intinya kami sudah diberi izin oleh pemerintah, tiba-tiba dekat dengan sekolah dan lain sebagainya, kami tidak bisa menjawab itu," pungkasnya.
