JAKARTA, GLOBALPLANET - Stimulus tersebut juga bisa menjaga kinerja ekonomi untuk tumbuh dalam kisaran 5% pada 2020. "Ekonomi bisa di bawah lima persen, kalau kita tidak lakukan apa-apa. Tapi kalau ada stimulus, dampaknya bisa kita mitigasi," katanya.
Destry mengharapkan, mitigasi tersebut dapat memperkuat kepercayaan pelaku pasar keuangan yang resah akibat penyebaran virus Corona yang makin meluas ke AS dan Eropa. "Insya Allah, kita tidak terpuruk, sepanjang policy kita jelas ke depan," katanya dikutip globalplanet dari Inilah.
Pemerintah telah berupaya menjaga kinerja ekonomi domestik agar tidak terdampak tekanan global yang makin kuat akibat virus Corona dalam tiga bulan terakhir.
Stimulus yang dirumuskan pemerintah melalui instrumen fiskal antara lain mendorong penyaluran belanja terutama belanja modal maupun bantuan sosial sejak awal tahun.
Pemerintah juga ingin memberikan insentif di sektor pariwisata dengan memberikan diskon pesawat terbang agar sektor pariwisata tetap kuat.
Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga kinerja ekonomi dari sisi moneter melalui penurunan suku bunga acuan maupun relaksasi kebijakan makroprudensial.
Selain itu, melalui koordinasi dengan pemerintah, bank sentral juga mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial maupun transfer ke daerah melalui sistem elektronik. Penguatan koordinasi dengan otoritas terkait juga dilakukan untuk menjaga kestabilan makro ekonomi dan memitigasi dampak virus corona dalam waktu dekat.
Jangan Endapkan Anggaran di Bank
Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkeu telah berulang kali menyampaikan kepada pengguna anggaran termasuk gubernur, bupati-wali kota hingga kepala desa untuk tidak memarkirkan anggaran. Program harus segera dijalankan dan anggaran segera dibelanjakan untuk menahan tekanan ekonomi global termasuk dampak virus corona.
Hal itu terakhir ditegaskan keduanya dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020, yang digelar di Gedung Main Dining Hall, Komplek Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Jumat (28/02/2020).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, bahwa pemerintah pusat akan terus memonitor realisasi dana desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jangan sampai dana atau anggaran yang ditransfer ke daerah itu disimpan di bank dalam bentuk deposito.
"Saya sudah sepakat dengan Ibu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) setiap bulan kami akan monitor realisasinya. Akan dimonitor tiap-tiap daerah mana realisasinya bagus, mana yang ngendon di bank, disimpan di bank, tidak diputarkan, mengharapkan bunga depositonya, ini tidak boleh terjadi, harus beredar di masyarakat," ujarnya.
Tujuannya, menurut Tito, untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Memperkuat daya tahan ekonomi di daerah masing-masing. Sehingga geliat ekonomi dirasakan oleh masyarakat. Denyut nadi ekonomi rakyat tetap hidup. Dengan begitu, inflasi bisa ditekan. Karena jika inflasi tak terkendali, harga barang akan naik. Ini akan memukul daya beli masyarakat.
"Ini supaya rakyat kita perutnya terisi karena gejolak hanya bisa terjadi kalau terjadi kenaikan harga, ada inflasi karena rakyat susah untuk membeli, daya belinya tidak kuat. Nah untuk itu transfer dana ke daerah yang besarnya mencapai 856 trilliun ini ke daerah, dan yang ke desa sebesar 72 triliun itu secepat mungkin dibelanjakan," katanya.
