JAKARTA, GLOBALPLANET - Walau hanya 32%, Gapki ambil tanggung jawab dan insiatif. Khususnya menata wajah sawit Indonesia dalam aspek ke-tenagakerja-an. Hasil studi ILO 2015, ada enam isu (deficit) dalam praktek buruh sawit Indonesia: (1) Hubungan & Status Kerja (2) Dialog Sosial (3) Pekerja Anak dan Jender (4) Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 (5) Pengupahan (6) Pengawasan.
Hasil verifikasi Gapki, disimpulkan bahwa peran pengawasan pemerintah perlu didorong lebih intensif. Pengawasan yang cukup akan meningkatkan kepatuhan. Pekebun akan lebih patuh dan tertib. Tuduhan yang tak perlu dapat dihindari. Akhirnya wajah sawit Indonesia yang berkelanjutan (sustainable palm oil) sungguh ada dan dapat dibuktikan..
Oleh karena itu, Gapki mendorong dan menyambut peningkatan kompetensi para pengawas tenaga kerja. Ini bagian dari agenda besar Gapki dan ILO (International Labour Organisation). Sebanyak 18 (delapan belas) pengawas dari Dinas Tenaga Kerja (Sumsel, Sumut dan Kalbar) mendapat pelatihan selama 4 hari (3 sd 6 Maret 2020). Lokalatih di Hotel Santika Palembang dan kunjungan ke kebun Wilmar di Sumsel.
Rene Robert, Senior Labour Inspection Speslis ILO menjadi fasilitator utama. Saya sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja GAPKI juga menyapaikan isu dan dinamika terkini tentang sawit. "Sawit terlalu penting bagi Indonesia. Sawit menjadi sumber dan motor ekonomi jutaan rakyat dan sumber utama divisa negara. Jadi, sawit tidak boleh gagal. Sawit adalah tentang kita" demikian pesan saya kepada peserta.
"ILO mengapresisi aksi dan strategi Gapki dalam upaya perbaikan kondisi perburuhan di kelapa sawit. Peran pengawas memang sangat penting. Namun ditengah keterbatasan pengawas, kami berharap kerjasama Gapki dan Pemerintah memetakan masalah dan merancang aksi prioritas. Sehingga perubahan nyata dapat disaksikan publik," demikian ujar Rene Robert
