JAKARTA , GLOBALPLANET - Pertemuan antara perwakilan peternak dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak menemukan jalan keluar. Para peternak menuding Bapanas tidak mampu memperbaiki harga ayam potong di pasaran dan tidak mampu menyelesaikan persoalan supply and demand.
Hal tersebut dinyatakan Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia (PINSAR), Singgih Januratmoko, “Akhir tahun ini kami menghadapi kembali kondisi yang sangat merugikan peternak,” ujar Singgih.
Singgih Januratmoko yang juga anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan, usai pertemuan dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas, Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan Bapanas di tingkat peternak Rp 21 ribu per kg-Rp 23 ribu per kg, masih jauh panggang dari api, “Faktor supply-demand tidak seimbang, sehingga peternak tidak bisa mencapai harga tersebut,” tukas Singgih.
Menurutnya Bapanas telah memiliki data dan mengetahui adanya suplai yang berlebih pada daging ayam, namun tidak berdaya untuk memperbaiki harga di tingkat peternak, “Harapan kami sebagai peternak, Bapanas mampu melindungi peternak dengan mengatur harga ayam sesuai HAP, tetapi praktiknya seperti macan ompong tidak bertaring,” tegas Singgih.
Ia mengatakan, bahwa rapat terakhir antara PINSAR dan asosiasi peternak lainnya pada Kamis (30/11) lalu, tidak menghasilkan terobosan untuk mengendalikan supply-demand dan menaikkan harga ayam di tingkat peternak, “Apalagi Bapanas juga sudah mengetahui terjadi over supply bibit anak ayam atau DOC sampai dengan 2025. Karena baru tahun 2024 pemerintah mengendalikan bibit induk ayam (GPS DOC) sebanyak 530.000 per ekor,” kata Singgih.
Pihaknya dan seluruh perhimpunan peternak meminta Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kemelut perunggasan nasional, “Presiden harus turun tangan karena Bapanas dan Kementan sudah tidak bisa diharapkan,” tegas Singgih.
Ketua PINSAR yang juga politisi Golkar itu menegaskan, harapan para peternak tinggal kepada Presiden Jokowi Widodo untuk memperbaiki kondisi peternakan nasional, “Tahun 90-an peternak rakyat lebih dari 50 persen. Kini menyusut hingga di bawah 20 persen, sementara ada 13 juta orang pekerja yang bergantung pada peternakan UMKM,” tutur Singgih.
Menurutnya, Presiden perlu turun tangan karena surat dari asosiasi perunggasan pinsar Indonesia kepada Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas, sampai saat ini tidak ditanggapi oleh kedua pejabat tersebut.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV Budhy Setiawaman dari Fraksi Golkar akan mendorong penyelesaian masalah perunggasan dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) di Komisi IV DPR RI. Budhy menegaskan bahwa pemerintah harus turun tangan untuk menyelamatkan nasib peternak yang sudah empat tahun mengalami kerugian, “Masalah over supply ayam hidup dan DOC yang disebabkan kesalahan Kementan dalam mengatur impor GPS menyebabkan kondisi ini makin parah,” ujar Budhy.
Menurut Budhy, pemerintah harus segera mengurangi suplai Day Old Chicken Final Stock (DOC FS) dan Grand Parents Stock (GPS) agar over supply segera tertangani. Seperti diketahui sebelumnya Komisi IV telah menerima perwakilan dan asosiasi peternak. Hasilnya, disepakati Komisi IV DPR RI membentuk Panja untuk menyesaikan masalah dalam industri peternakan nasional tersebut.
