Menurutnya, pemerintah sebenarnya mampu membangun hulu hingga hilir karena memiliki banyak sumber daya hingga kewenangan. Melalui BUMN Perkebunan, pemerintah bisa membangun hilirisasi bahan baku.
“Kita punya lahan, modal, regulasi, semua cukup. Atas nama bangsa Indonesia, ini amanat pasal 33 ayat 1,2, dan 3 UUD 1945. Ini tantangan yang harus dicari jalan keluarnya, supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud,” katanya.
