JAKARTA , GLOBALPLANET - Guna mendukung sektor kelapa sawit yang lebih transparan bebas korupsi dan berkelanjutan di Indonesia, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan National Endowment for Democracy (NED), melalui Center for International Private Enterprise (CIPE), telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).
MoU tersebut mencakup pengembangan program peningkatan kapasitas bagi anggota RSPO dan pemangku kepentingan terkait kelapa sawit di Indonesia untuk mempromosikan pentingnya transparansi, praktik antikorupsi, dan integritas bisnis secara keseluruhan dalam ekosistem kelapa sawit Indonesia. Perusahaan perkebunan, organisasi masyarakat sipil, dan mitra perantara RSPO akan memperoleh manfaat dari program ini.
Diungkapkan Chief Executive Officer RSPO, Joseph D’Cruz, kemitraan dengan CIPE tersebut muncul pada saat yang tepat ketika persyaratan peraturan yang lebih ketat, seperti peraturan deforestasi Uni Eropa, mendorong ketertelusuran yang lebih besar dalam rantai pasokan minyak sawit.
“MoU ini menyediakan kerangka kerja bagi kedua belah pihak untuk bekerja menuju sektor kelapa sawit yang lebih tangguh dan akuntabel di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas para anggota kami di bidang-bidang penting ini,” katanya saat penandatangan MoU dikutip dari Laman InfoSawit, Kamis (9/2/2023).
Dengan MoU tersebut, RSPO dan CIPE akan bekerja sama untuk mengembangkan modul pelatihan. RSPO akan menyediakan sumber daya (personil) dan pengetahuan, sedangkan CIPE akan menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam MoU.
RSPO telah bekerja sama dengan CIPE sejak 2019 untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pencegahan antikorupsi dan memungkinkan perusahaan anggota RSPO di Indonesia menjadi lebih patuh dan transparan. MoU ini memberikan kesempatan bagi RSPO dan CIPE untuk meninjau dan meningkatkan program peningkatan kapasitas sejalan dengan kebutuhan dan tantangan industri saat ini, termasuk dampak COVID-19 dan persyaratan peraturan yang lebih ketat pada rantai pasokan minyak sawit.
“Penandatanganan MoU hari ini merupakan komitmen kami untuk menawarkan solusi pengelolaan risiko korupsi bagi anggota RSPO, untuk kepentingan seluruh masyarakat. Selain itu, menerapkan tindakan dan program antikorupsi dan integritas bisnis akan meningkatkan keberlanjutan bisnis,” kata, Direktur Antikorupsi & Pusat Pemerintahan CIPE, Frank Brown.
MoU akan memungkinkan RSPO untuk mempromosikan Kode Etiknya dan memastikan bahwa anggotanya mematuhi standarnya. Ini juga akan memungkinkan RSPO untuk memanfaatkan sektor swasta untuk mendorong transformasi pasar, meningkatkan kinerja industri minyak sawit, dan meningkatkan penyerapan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat.
