PRABUMULIH, GLOBALPLANET - Kejari Prabumulih melakukan Pendampingan Proyek Strategis (PPS) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Prabumulih, hal ini ditandai penandatanganan Fakta Integritas, Kamis, (15/9/2022).
Saat ini ada 14 proyek strategis di lingkungan Dinas PUPR dilakukan pendampingan. Dan, baru 7 proyek dilakukan penandatanganan fakta integritas.
Kajari Prabumulih, Roy Riady SH MH mengatakan, penandatanganan ini dalam rangka menciptakan iklim investasi pengadaan barang dan jasa di Prabumulih sehat.
“Harapan kita proyek di Prabumulih ini di danai APBD, tidak hanya Dinas PUPR bisa dilakukan secara akuntabel dan transparan,” ujar Mang Oy, sapaan akrabnya, sambil menyebutkan, berharap praktek monopoli dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKKN di proyek tidak pernah ada di Prabumulih.
Suami Nofita Dwi Wahyuni SH MH menekan, Kalai PPS ini bisa dicabut, jika ditemukan penyimpangan. Akunya, dinyatakan PPS sesuai penetapan SK Wako dan tingkat kerawanan proyek.
“Kejari Prabumulih hadir di sini, guna menjalankam fungsi pencegahan korupsi. Sebagai komitmen mengawal pembangunan di Prabumulih, sesuai keinginan Pak Wako. Bukan hanya MCP KPK saja tinggi, tetapi realnya demikian,” beber ayah tiga anak ini.
Mantan Jaksa KPK ini, menegaskan, Kejari Prabumulih akan mensupport selalu pembangunan di Prabumulih. “Pembangunan harus selaras penegakkan hukum, guna mewujudkan zero korupsi. Kalau bersih proyek dikerjakan, kenapa risih diawasi,” wantinya.
