Inspektur Daerah, Indra Bangsawan SH MM mengimbau, agar pihak ketiga dan pengawas proyek menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan aturan. “Patuhi apa telah diingatkan Pak Kejari Prabumulih, sehingga bisa diwujudkan zero korupsi di Prabumulih khususnya dalam pengerjaan proyek strategis,” tukasnya.
Kata Indra, penandatangan fakta integritas ini harus menjadi perhatian serius pengawas proyek dan pihak ketiga melakukan tanggung jawab dalam mendorong proyek pembangunan semakin baik di Prabumulih. “Jangan sampai terjerumus hukum, khususnya masalah korupsi,” sebutnya.
Kadis PUPR, H Beni Akbari ST MM dikonfirmasi terpisah menjelaskan, kalau ada 14 proyek strategis di lingkungannya. Dan, baru 7 proyek melakukan penandatanganan fakta integritas.
“Harapannya, proyek dikerjakan sesuai RAB. Jika sudah dilakukan pendamping dibantu Kejari Prabumulih, masih terjadi penyimpangan artinya menjadi resiko pihak ketiga,” pesannya.
Masih kata dia, berterima kasih kepada Kejari Prabumulih telah membantu Dinaa PUPR melakukan pendampingan proyek strategis di lingkungannya. “Sehingga, pengerjaan proyek dilakukan pihak ketiga makin baik,” pungkasnya.
