PALEMBANG, GLOBALPLANET - “Saya sudah sepakat dengan Ibu Menkeu, setiap bulan kami akan monitor realisasinya. Akan dimonitor tiap-tiap daerah mana realisasinya bagus, mana yang ngendon di bank, disimpan di bank, tidak diputarkan, mengharapkan bunga depositonya, ini tidak boleh terjadi, harus beredar di masyarakat," ujarnya dalam raker Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa 2020, Komplek Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Jumat (28/02/2020.
Dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Tito menjelaskan perubahan mekanisme pencairan dana desa. Menurut Tito, perubahan mekanisme pencairan dana desa itu, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi, agar dana yang ditransfer ke daerah, segera dibelanjakan.
"Ini skema baru dari Bapak Presiden melalui Ibu Menkeu, yaitu dulu dana desa itu diparkir dulu, ditrasfernya ke kabupaten. Kalau sekarang langsung transfernya ke rekening desa, bukan rekening kepala desa. Jadi kepala desa tidak lagi berbondong – bondong ke ibu kota kabupaten," katanya.
Hadapi Tekanan Ekonomi Dampak Corona
Intinya, kata Tito, Presiden ingin dana desa secepatnya ditransfer dan secepatnya dibelanjakan. Hal itu berlaku tidak hanya untuk dana desa, tapi juga untuk dana yang ditransfer ke Pemda. Karena saat ini, Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi dampak dari munculnya virus corona dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
"Kita sedang mengalami tekanan ekonomi yang kuat akibat perang dagang dan corona virus yang dampaknya terasa di sektor pariwisata, ekspor dan impor. Apalagi Tiongkok ini adalah partner impor dan partner ekspor nomor satu. Dampaknya terasa, oleh karena itu salah satu upaya kita, anggaran yang ada itu segera beredar," ujarnya.
Tujuannya, menurut Tito, untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Memperkuat daya tahan ekonomi di daerah masing-masing. Sehingga geliat ekonomi dirasakan oleh masyarakat. “Ini supaya rakyat kita perutnya terisi karena gejolak hanya bisa terjadi kalau terjadi kenaikan harga, ada inflasi karena rakyat susah untuk membeli, daya belinya tidak kuat. Nah untuk itu transfer dana ke daerah yang besarnya mencapai 856 trilliun ini ke daerah, dan yang ke desa sebesar 72 triliun itu secepat mungkin dibelanjakan," katanya.
