PALEMBANG, GLOBALPLANET - Wali kota Palembang H Harnojoyo menjelaskan salah satu indikator tersebut adalah tingkat okupansi rumah sakit atau kamar kosong yang ada di rumah sakit kota Palembang adalah 55 persen.
Meski pada sehari sebelumnya, Minggu (14/6) sebanyak 59 kasus corona baru dan kemungkinan masih terjadi ledakan-ledakan penularan kasus Covid-19 baru di Palembang.
"Dari 15 indikator ini kita punya skor kesiapan 1,9 naik dari sebelumnya1,8. Antisipasi kita karena kita memiliki ruang kamar rumah sakit yang kosong sebesar 55 persen. Nah karena kita juga sering menjadi rujukan dari Kabupaten/kota lain di provinsi Sumsel, ini (kapasitas rumah sakit) akan kita tingkatkan lagi," tuturnya usai rapat evaluasi PSBB tahap II Palembang, Senin (15/6/2020).
Harno melanjutkan, besok, Selasa (16/6) akan digelar rapat evaluasi PSBB tahap II sekaligus memutuskan apakah akan dilakukan PSBB transisi atau perketat disiplin protokol kesehatan.
"Apapun namanya bagaimana masyarakat kita betul-betul patuh dengan protokol kesehatan. Strategi kedepan di samping gugus tugas terus memberikan edukasi, ustad dan ustadzah mitra Pemkot Palembang dalam menjalankan program shalat Subuh berjamaah juga melakukan sosialisasi disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat," bebernya.
Namun, dari sisi ekonomi, bila PSBB terus berlanjut dikhawatirkan memberikan efek bagi pertumbuhan ekonomi Kota Palembang, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan pihaknya kata Harno telah sejak lama mengucurkan insentif bagi pelaku usaha untuk membantu mereka.
Selain itu, sedikitnya ada 35 ribu masyarakat miskin baru (Misbar) yang telah distribusikan bantuan paket sembako selama penerapan PSBB tahap kedua.
"Inilah yang menjadi acuan kami, besok akan dirapatkan kembali bersama gugus tugas, apakah setelah tanggal 16 kita akan terapkan PSBB transisi atau lebih melanjutkan penegakkan disiplin protokol kesehatan. Apapun itu nantinya, semua tujuannya agar masyarakat paham dan patuh terhadap protokol kesehatan," jelasnya.
Harno berharap, Palembang bisa segera keluar dari Zona merah dan mendapatkan penetapan status zona hijau sehingga bisa segera menerapkan upaya tatanan hidup baru.
Sementara itu, LO BNPB Gugus Tugas Covid-19, Antoni Simamora mengatakan, sesuai arahan dari pemerintah pusat adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengimplementasikan kebijakan di daerah. Maka mereka harus membuat rencana aksi di tiap kabupaten/kota. "Semua kuncinya adalah bagaimana membuat masyarakat patuh dan ada kesadaran kolektif. Karena ini tidak bisa diwujudkan bila hanya kota Pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, istilah PSBB transisi seperti yang telah dilakukan di Jakarta, dalam prosesnya akan melakukan terminologi menuju masyarakat aman Covid-19 dengan skala prioritas.
"Jadi tidak semua daerah melakukan itu. Hanya daerah yang tidak terpapar Covid-19. Palembang saya rasa sudah banyak kemajuan dari berbagai sisi mulai dari kesehatan, budaya dll. Apalagi langkah Pemkot Palembang sudah meluncurkan GIS Covid-19 untuk mendeteksi daerah-daerah mana yang zona merah atau hijau," kata dia.
