JAKARTA, GLOBALPLANET - style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">"Imam Besar Habib Rizieq Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi," kata Shabri dari atas mobil komando dalam unjuk rasa di Jakarta, Selasa (13/10/2020) yang lalu.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengungkapkan status Habib Rizieq dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih 'blinking merah' atau belum bisa keluar dari negara tersebut.
"Berdasarkan komunikasi kami dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, bahwa sampai detik ini Nama Mohammad Rizieq Syihab (MRS) dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih 'blinking merah'," kata Agus dikutip dari detikcom, Rabu (14/10/2020).
Menanggapi kabar Habib Rizieq balal memimpin revolusi, sejumlah politisi Senayan angkat suara. Mereka menyebut gerakan revolusi melanggar UU dan meminta aparat kepolisian mengusut kebenaran kabar tersebut.
Berikut kritik Dewan sambut kabar Habib Rizieq segera pulang pimpin revolusi:
Golkar: Memimpin Revolusi Langgar UU
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai Polri harus bersikap perihal kabar Habib Rizieq yang segera pulang untuk memimpin revolusi. Menurut Dave, memimpin revolusi adalah pelanggaran UU.
"Ini (Habib Rizieq akan pimpin revolusi) kan kasus hukum, bukan politik. Sebaiknya Polri yang menyikapi," kata Dave kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).
Dave mengingatkan bahwa pemilihan presiden di RI dilakukan setiap lima tahun. Anggota Komisi I DPR RI itu meminta pihak yang ingin mengganti pemerintahan saat ini menunggu hingga 2024.
PPP: Konstutusi Tidak Kenal Revolusi
Anggota Komisi I DPR F-PPP Syaifullah Tamliha menilai kewenangan soal informasi kepulangan Habib Rizieq berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
"Yang berwenang menyampaikan informasi tentang masih dicekal atau tidaknya HRS adalah Kemenkumham, dalam hal ini Dirjen Imigrasi," kata Tamliha kepada wartawan, Selasa (13/10/2020).
Tamliha meragukan kepulangan Habib Rizieq jika benar akan memimpin revolusi. Dia mengatakan dalam konstitusi Indonesia tak mengenal istilah revolusi.
Tamliha mengaku mengenal sosok Habib Rizieq. Dia menilai Habib Rizieq akan membimbing pengikutnya sesuai dengan ajaran nabi.
PAN : Polisi Harus Mengusut Pernyataan Revolusi
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia meminta polisi mengusut pernyataan tersebut.
"Apabila ada yang mendorong HR untuk melakukan revolusi, seperti yang diteriakkan di panggung orasi kemarin, pihak kepolisian harus mengklarifikasi peniup isu tersebut agar terang benderang dan mencari 'penumpang gelap' yang menyusupi aksi tersebut," kata Farah kepada wartawan pada Rabu (14/10/2020).
"Karenanya, polisi harus mengusut pernyataan revolusi kemarin," imbuhnya.
Farah menilai Habib Rizieq tahu mana hal baik dan buruk bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, revolusi bukanlah solusi.
"Saya yakin HR tahu mana yg baik dan mana yang buruk bagi bangsa ini. Dan revolusi bukanlah solusi," ujarnya.
Lebih lanjut, Farah menilai kata 'revolusi' cenderung mengarah ke hal negatif. Ia menilai tak ada revolusi yang konstitusional.
"Misalkan dengan alasan revolusi, terlebih kata 'revolusi' cenderung mengarah ke konotasi negatif. Tidak ada revolusi yang konstitusional," ucap Farah.
PKB: Habib Rizieq akan Hadapi Pemerintah dan Rakyat
Jika revolusi yang dimaksud adalah pernyataan perang, PKB mengingatkan Habib Rizieq akan berhadapan dengan pemerintah hingga rakyat Indonesia.
"Tapi kalau revolusi dalam konteks misalnya semacam pernyataan perang, tentu harus berhadapan dengan pemerintahan, TNI, dan polisi, dan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Karena bagi kami, tidak ada masalah hari ini, bangsa kita nggak ada masalah, bahwa ada dinamika-dinamika politik yang terjadi saya kira hal-hal yang wajar, yang saya kira musti dicari solusinya," kata anggota Komisi I DPR RI F-PKB Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Selasa (13/10/2020).
Karding mengatakan jika revolusi yang dimaksud Habib Rizieq dilakukan ke arah yang baik tak ada masalah. Yakni dengan cara yang damai.
NasDem: Rizieq Pimpin Revolusi Itu Agitasi Saja
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya menilai pernyataan itu sebagai agitasi dalam sebuah aksi demonstrasi.
"Itu agitasi aja dalam sebuah demonstrasi untuk menyemangati massa, disampaikanlah pernyataan semacam itu supaya massa terbakar dan militan. Itu biasa," kata Willy kepada wartawan, Selasa (13/10/2020).
Willy menilai pernyataan revolusi dan makar bukan hanya gimik semata. Tapi dia menilai pernyataan Shabri bukan benar-benar ingin revolusi ataupun makar.
Willy menyebut banyak orang yang menyampaikan akan makar. Namun, menurutnya, seseorang belum bisa disebut makar jika belum melakukannya.
Willy juga mempersilakan Habib Rizieq untuk kembali pulang ke Tanah Air dengan memenuhi segala persyaratannya.
Pimpinan MPR: Rizieq Pimpin Revolusi Itu Makar
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai Habib Rizieq belum tentu berani kembali ke Tanah Air.
"Untuk pulang ke Indonesia saja belum tentu berani, apalagi mau mimpin revolusi," kata Jazilul kepada wartawan pada Selasa (13/10/2020).
Jazilul meminta Habib Rizieq tidak melakukan tindakan yang membuatnya berurusan dengan perkara hukum. Menurutnya, revolusi itu adalah bentuk makar.
"Cukuplah, jangan bertindak yang aneh. Nanti akan berhadapan lagi dengan konstitusi dan hukum. Revolusi itu makar, apalagi bila menggunakan massa dan kekerasan," ujar Jazilul.
Jazilul juga menegaskan setiap orang yang melakukan makar perlu ditindak secara hukum. Tindakan makar dan sikap anarkistis tidak boleh ditoleransi.
