Ia mengatakan, pemerintah juga menjaga agar jumlah importir GPS broiler tetap sebanyak 19 perusahaan, “Bila ada calon importir, haruslah merupakan pemain baru yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH),” kata Singgih.
Singgih pun meminta ketegasan pemerintah, agar pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan no. 07009/PK/230/F/10/2022 tentang Stabilisasi dan Keseimbangan Supply Demand
Ayam Ras Pedaging, supaya dijadikan sebagai pedoman, “Aturan ini juga dibakukan menjadi aturan pemerintah, di mana suplai didasarkan kebutuhan dengan mengatur Hatched Egg/Setting Hatching Record (HE/SHR). Dan ini terus dilakukan sehingga sifatnya tidak insidentil. Agar tercipta kesimbangan pasar dan tidak merugikan produsen live bird,” tuturnya.
Ia meminta pemerintah juga mengawasi distribusi bibit ayam (DOC) agar merata ke seluruh wilayah Indonesia, “Bapanas, Kemendag, Kementan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian, kami harap segera bertindak untuk menyelamatkan peternak rakyat, yang bisnisnya berkaitan langsung dengan 13 juta tenaga kerja,” tegas Singgih.
