JAKARTA, GLOBALPLANET - Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan melalui daring, Jumat (20/3). Menurut Menkeu dikutip dari laman Setkab, ada tiga area yang Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah sampaikan untuk diberikan dukungan, yaitu:
Pertama, untuk mendukung kesehatan, apa saja yang berpengaruh untuk bisa menangani kesehatan di pusat dan di daerah yang menyangkut Covid-19 ataupun yang menyangkut yang lain, termasuk fasilitas kesehatan seperti kesiapan rumah sakit.
Kedua, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama masyarakat yang terbawah, yaitu dalam bentuk jaring pengaman sosial yang ini akan terus di-develop.
Ketiga, mendukung dunia usaha agar mereka tetap bisa melalui masa sulit ini, dan ini nanti kerja sama dengan Ketua OJK yang akan menyampaikan di bidang perbankan saat melakukan relaksasi di dalam pembayaran cicilan.
Seperti semua tahu, menurut Menkeu, kondisi Covid-19 ini pasti akan mempengaruhi outlook terhadap perekonomian maupun APBN. “Jadi saat ini kami bekerja sama tentu dengan kementerian yang lain untuk melihat berbagai skenario bagaimana pengaruh Covid-19 ini terhadap Outlook ekonomi kita, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga, inflasi, harga minyak yang semuanya itu akan bergerak,” urai Menkeu.
Untuk bisa melaksanakan berbagai macam permintaan dan sesuai dengan urgensi sekarang di bidang kesehatan, Menkeu menyampaikan untuk sampai dengan hari ini sudah mengidentifikasi sekitar Rp62,3 triliun dari belanja kementerian/lembaga yang akan bisa direalokasikan untuk prioritas seperti yang disampaikan oleh Presiden.
“Ini menyangkut, pertama; perjalanan dinas, belanja barang non operasional, honor-honor, dana yang diblokir serta output cadangan kita bisa masukkan di dalam kategori Rp62,3 triliun dimana kementerian/lembaga akan melakukan penyesuaian terhadap belanja mereka untuk membiayai 3 prioritas tadi,” kata Sri Mulyani.
Sebagaimana telah dibicarakan, sambung Menkeu, tadi, dari sisi kegiatan-kegiatan kesehatan seperti pengadaan alat kesehatan, tes kit dan berbagai hal yang dihitung hanya dari APBN, belum masuk ke APBD. “Kemudian untuk membangun kelengkapan rumah sakit termasuk mempersiapkan wisma atlet dan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang yang dipakai oleh untuk penanganan Covid-19 ini oleh Menteri PUPR,” jelas Menkeu.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementerian yang dipimpinnya akan terus melakukan koordinasi dengan Mendagri dan Kementerian Desa. “Tadi Bapak Presiden sudah menginstruksikan agar Dana Desa yang 72 triliun, untuk desa yang menjadi pusat klaster dari penyebaran kita akan lakukan redesigning. Untuk desa-desa yang memang di daerah yang sama sekali belum terkena Covid-19 mungkin bisa tetap sama, tidak ada perubahan,” imbuhnya.
Pengelola APBD Jangan Pelit
Menkeu menjelaskan semuanya tidak hanya APBN yang menjadi sumber utama atau sumber satu-satunya. Namun juga APBD baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Kita meminta kepada APBD, daerah-daerah juga melakukan prioritas kembali. Terutama mungkin untuk lima provinsi yang di Jawa ini, yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, ini yang mungkin paling besar konsentrasi dari terjadinya,” sambungnya.
Mungkin APBD-nya baik dari provinsi, kabupaten dan kota yang diminta untuk merespons secara sangat sehingga bebannya itu bisa dilakukan bagi bersama-sama. “Jangan lupa bahwa transfer ke daerah mencangkup lebih dari Rp850 triliun dan tentunya bisa dipakai untuk hal ini,” tambah Menkeu.
