PALEMBANG, GLOBALPLANET - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Zulkarnain menjelaskan, berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana Belanja Tidak Langsung (BTT) pada APBD tahun 2020, rincian penggunaan anggaran yakni Rp 17,5 miliar untuk penanganan dampak bidang kesehatan, penanganan dampak bidang ekonomi Rp 596 juta dan Rp 15,3 miliar untuk Jaminan Pengaman Sosial (JPS).
"Keseluruhan anggaran yang terserap menjadi Rp33 miliar, tetapi sesuai permintaan Dinsos untuk Jaminan pengamanan sosial ada penyaluran bansos paket sembako tahap ketiga senilai Rp9 miliar angka itu belum kita masukkan dengan total keseluruhan yang terserap," jelas Zulkarnain usai rapat pertanggung jawaban anggaran penanganan Covid-19, Selasa (28/7/2020)
Sejauh ini konsentrasi untuk penggunaan alokasi anggaran penanganan Covid-19 bidang kesehatan cukup banyak, diantaranya kegiatan antisipasi dan penanganan dampak penyebaran sebesar Rp 3,4 miliar. Kegiatan kebutuhan pencegahan dan penanganan Covid-19 Rp9,3 miliar, kegiatan pencegahan penyebaran covid-19 untuk kebutuhan protokol kesehatan pengurusan pemakaman jenazah covid-19 senilai Rp 395 juta.
"Kemudian, kegiatan pencegahan percepatan penanganan penyebaran. Profit untuk kebutuhan gugus tugas dalam penegakkan disitu protokol kesehatan dan pusat-pusat keramaian dan kegiatan PSBB serta kegiatan posko gugus tugas sebesar Rp 1,5 miliar," bebernya.
Sementara itu, Korwas Investigasi BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Lindung mengatakan, pihaknya menekankan pemerintah Kota Palembang dalam menggunakan anggaran tersebut sesuai tata kelola, kebutuhan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Selain itu menurutnya, Dinas kesehatan maupun RSUD Bari sebaiknya melakukan koordinasi terkait pengadaan peralatan untuk swab agar bisa memaksimalkan percepatan penanganan Covid-19. "Kalau semua dijalankan dan tidak melebihi anggaran, bisa dipertanggung jawabkan sehingga tidak menimbulkan masalah baru," kata dia.
