JAKARTA, GLOBALPLANET.news - Hal ini diungkapkan Sumarjono Saragih, Ketua GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Bidang Ketenagakerjaan, dalam wawancara dengan dua jurnalis AP (Associated Pers), secara virtual, Rabu (23/9/2020).
Sebuah proyek bernama "Advancing Wokers Right in Indonesia Palm Oil". Kegiatan ini didanai langsung Pemerintah AS melalui USDO DHRL (US Department of State, Bearau of Democracy, Human Rights and Labour).
"Sangat strategis karena program khusus untuk sawit Indonesia dan dilaksanakan oleh ILO (International Labour Organisation), bekerjasama dengan GAPKI dan Jejaringan Serikat Buruh Sawit (JAPBUSI) yang juga didukung Pemerintah Indonesia dan lembaga lainnya," ujar pria yang juga Ketua APINDO Sumsel.
Program ini sudah mulai sejak pertengahan 2019 dan akan berlangsung selama 3 tahun. Capacity building serikat buruh, pelatihan dan peningkatan kondisi kerja menjadi agenda utama. Melalui proyek ini diharapkan kondisi kerja berkembang lebih baik. Buruh pun menjadi mitra bipartit yang produktif. "Dengan demikian wajah sawit Indonesia makin baik, berkelanjutan dan berdaya saing," katanya.
Sumarjono Saragih juga membantah dan menjelaskan beberapa isu buruh dan HAM. Sebagai korporasi, GAPKI dan anggotanya melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan hukum Indonesia. Diawasi pemerintah dengan hukum peraturan yang berlapis dan bertingkat.
"Sangat tidak masuk akal tuduhan eksploitasi buruh dan mempekerjakan anak. Itu adalah perbuatan melanggar hukum yang bisa berujung penjara. Dan pekerjaan di sawit relatif berat, jadi tidak mungkin mampu dilakukan anak-anak," tegasnya.
Pada saat yang sama, melalui berbagai kegiatan, GAPKI juga aktif mendorong, membagikan dan mempromosikan praktek baik kepada seluruh rantai pasok, yakni petani dan perusahaan non gapki. Diantaranya program sawit ramah anak dan kesadaran K3.
Untuk diketahui, selama pandemi Covid-19 sawit terbukti tangguh dan menopang ekonomi nasional. Nyaris tidak ada PHK dan bebas dari pusaran penularan Covid-19. Namun tudingan dan diskriminasi sawit masih terus bermunculan. Oleh karena itu, upaya peningkatan di berbagai aspek harus terus diupayakan untuk menutup celah tuduhan. "GAPKI juga mendorong dan membantu anggota mendapatkan sertifikasi ISPO. Target kita 100% anggota di akhir 2020," sebutnya.
Keterlibatan Banyak Pihak
Mengurus sawit Indonesia perlu keterlibatan multi pihak. Luas kebun yang tergabung di GAPKI hanya 23%. Selebihya ada petani 42% dan sisanya non GAPKI.
GAPKI mengapresiasi inisiatif dan dukungan Pemerintah Amerika Serikat. Dukungan ini makin menambah daftar lembaga global yang sudah lebih dulu mendukung; ada ILO, CNV Serikat Buruh Belanda. "Dukungan besar juga kita dapat dari Serikat Buruh dalam negeri JAPBUSI," pungkasnya.
