JAKARTA, GLOBALPLANET - Pemerintah memberikan perhatian serius dan berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Untuk itu, pemerintah kembali putuskan pungutan ekspor US$0/MT dilanjutkan per 1 November 2022 pukul 00.00 WIB.
Keputusan ini diputuskan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam rapat secara hybrid, Senin (31/10). Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa PE US$0/MT dilanjutkan per 1 November 2022 pukul 00.00 WIB. Kebijakan tersebut diterapkan karena Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel lebih rendah daripada HIP Solar sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel. Maka dari itu, tarif PE sebesar US$0/MT diperpanjang sampai harga referensi CPO lebih besar sama dengan US$800/MT.
“Insentif ini kita pertahankan, tarif US$0/MT diperpanjang sampai referensi harga lebih besar atau sama dengan US$800/MT. Karena sekarang harganya masih sekitar US$713/MT, jadi tarif PE US$0/MT berlaku sampai bulan Desember. Tetapi begitu harga naik ke US$800/MT, tarif PE US$0/MT tersebut tidak berlaku,” ujar Menko dalam pernyataan tertulis diterima, Selasa (1/11/2022).
Penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor diharapkan memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri.
