PALANGKARAYA, GLOBALPLANET - Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah berkolaborasi dengan dinas perkebunan provinsi demi mengoptimalkan tata kelola kelapa sawit.
Dalam kunjungan ke Palangkaraya, Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah menyampaikan, Satgas sawit dituntut agar lebih transparansi dan dapat menjaga nilai kejujuran.
"Mari berikan legacy pada negara, kita tingkatkan pendapatan untuk negara melalui kontribusi kelapa sawit. Karena 80% pendapatan negara adalah dari perkebunan khususnya kelapa sawit," ujarnya, Rabu (5/7/2024).
Menurutnya, harus diperkuat sinergi demi maksimalkan tata kelola perkebunan kelapa sawit, agar kedepannya pelaksanaan tata kelolanya lebih fokus, efektif, efisien, dan transparan.
Kegiatan harus benar-benar terencana dan bisa dioperasionalkan, meminimalisir kendala di lapangan dan dapat memberikan solusi tepat bagi kendala tersebut.
"Kita harus lebih responsive, berkolaborasi, dan akuntabilitas, serta mempertimbangkan segala resiko, agar target dapat tercapai, terarah dengan baik, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dia melanjutkan, harus berpikir kreatif, inovatif dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, salah satunya BPDPKS. Di mana tentunya pemanfaatan dana BPDPKS harus dikelola dengan baik demi pekebun semakin maju dan modern.
"Kita harus bisa melihat peluang dan optimalkan kesempatan yang ada, demi mewujudkan harapan pekebun. Untuk itu semua kegiatan harus diperhitungkan dengan baik. Manfaatkan potensi dan peluang yang ada dengan strategi yang bijak," katanya dilansir dari Laman resmi Dtjenbun.
Saat ini, Ditjen perkebunan fokus pada Intensifikasi, dibandingkan ekstensifikasi. Karena melihat 2,8 Juta Ha kelapa sawit rakyat harus diremajakan, posisi hingga saat ini sudah 287.000 ha yang terealisasi.
Andi Nur menambahkan, dalam pengembangan PSR perlunya pengawasan terhadap tatakelola benih. Karena benih kelapa sawit tidak boleh dijual bebas tanpa asal-usul sumber benih yang jelas, dan apabila harganya dibawah standar, cikal bakal akan ada banyak benih palsu yang beredar.
Kalteng merupakan provinsi yang pertama dikunjungi satgas tata kelola sawit, karena Kalteng merupakan salah satu daerah sentra sawit.
Dirjen meminta segera buat tim khusus, Kadis harus berstrategi dan inovatif, dengan tidak berpihak, atau kepentingan tertentu. Biasakan bekerja sistematis dan berdasarkan SOP. Buka ruang untuk kolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya ATRBPN dan KLHK.
