JAKARTA, GLOBALPLANET. - Menurut Neta, itu adalah modus baru rumah sakit melihat peluang untuk merampok uang negara.
"IPW melihat Bareskrim Polri belum bergerak untuk mengusut dan memburu mafia rumah sakit tersebut. Padahal kasus yang mencovidkan orang tersebut sudah marak dan ramai bermunculan di berbagai media sosial," kata Neta dalam keterangan yang diterima, Sabtu (3/10).
Neta menerangkan, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko di Semarang, kemarin menyatakan, banyaknya isu rumah sakit memvonis semua pasien yang meninggal dengan status Covid agar mendapatkan anggaran dari pemerintah. Neta menilai pernyataan dari pemerintah itu harusnya ditindaklanjuti oleh Bareskrim.
"Harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan masyarakat ini segera tertangani. Sayangnya hingga kini Bareskrim Polri belum ada tanda-tanda akan bergerak," jelas dia.
Dari pendataan IPW, keuntungan yang diperoleh mafia rumah sakit dalam mencovidkan orang jumlahnya tidak sedikit. Sebab biaya perawatan pasien infeksi virus corona bisa mencapai Rp 290 juta.
"Jika mafia rumah sakit mencovidkan puluhan atau ratusan orang, bisa dihitung berapa banyak uang negara yang mereka rampok di tengah pandemi Covid 19 ini," jelas Neta.
Neta melanjutkan, dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp 105 juta sebagai biaya paling rendah. Sedangkan untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp 231 juta per orang.
"Angka yang tidak kecil ini membuat mafia rumah sakit bergerak untuk merampok anggaran tersebut," jelas Neta sebagaimana diberitakan JPNN.com, Sabtu (3/10/2020).
