JAKARTA, GLOBALPLANET - Mendagri Tito Karnavian mengingatkan seluruh Pj Kepala Daerah untuk tidak melakukan politik praktis. Menurutnya, tidak ada larangan bagi mereka mencalonkan diri menjadi kepala daerah, namun dengan tegas dirinya mengingatkan agar tidak memanfaatkan posisi dan jabatan.
"Ada beberapa yang mau running (maju di Pilkada) silakan. Untuk menjadi bupati, wali kota dan lain-lain itu hak politik tidak ada larangan. Tapi jangan memanfaatkan jabatan Pj dengan vulgar untuk politik praktis untuk mengambil kekuasaan," ujar Tito saat memimpin Rakor Isu-Isu Strategis Terkait Pelaksanaan Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, secara virtual, Rabu (27/3/2024).
Mendagri berharap para Pj Kepala Daerah melaksanakan tugas dengan baik. Mendagri juga mewanti-wanti mereka agar tidak dituntut mundur atau bermasalah dengan hukum sekaligus mengecewakan publik.
Kemudian, Pj Kepala Daerah diimbau untuk tidak mengurangi ketegasan sebagai pemimpin agar roda pembangunan, pemerintahan serta pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. "Makanya prilaku rekan-rekan (Pj) yang harus sesuaikan dengan tujuan-tujuan itu," kata mantan Kapolri.
Mendagri juga mewanti-wanti Pj Kepala Daerah untuk tidak terlibat kasus hukum karena akan berpengaruh pada Mendagri dan Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan penuh. Menurutnya, banyaknya Pj yang mengisi kekosongan di daerah menjadi momentum tersendiri dikarenakan performa mereka dapat dilihat hasil kerjanya secara nyata melalui pembangunan daerah.
"Saat evaluasi akhir masa jabatan terlihat bagus, mana yang ditunjuk dengan hasil Pilkada itu adalah bukti ilmiah dan akan menentukan sistem pemerintahan sebaiknya seperti apa kedepan," katanya.
